Indonesia Bukan Negara Kafir

Beberapa waktu yang lalu beredar ceramah ustadz Zulkarnain Yusuf yang merupakan anggota JAT wilayah Jawa Timur. Ustadz Zulkarnain menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara Kafir, lalu pertanyaannya benarkah Indonesia Negara Kafir? Atau pernyataan itu merupakan sebuah klaim yang tendensius belaka?.

Untuk mendapat jawaban dari petanyaan tersebut, maka harus dimulai dari melacak bagaimana pandangan para ulama terkait konsep negara. Sebuah konsep yang dalam fiqih klasik disebut dengan istilah Darul Islam dan Darul Kufr (Negara Islam dan Negara Kafir.)

Darul Islam dan Darul Kufr merupakan istilah yang lazim ditemui dalam literatur Islam, khususnya literatur yang membahasa hukum (fiqh). Menariknya para ulama tidak menemukan titik sepakat tentang definisi Darul Islam (Negara Islam) dan Darul Kufr (Negara Kafir) tersebut.

Tidak adanya kesepahaman antara ulama tentang definisi Negara Islam dan Negara Kafir itu disebabkan tidak ditemukannya petunjuk jelas terkait tatanan negara dalam Islam dari sumber utama hukum islam itu sendiri.

Dalam Al-Qur’an maupun Hadits Nabi tidak ditemukan ketentuan yang jelas dan gamblang terkait definisi negara Islam dan negara kafir, hal inilah yang kemudian menjadikan penyebab tidak adanya kesepakatan tentang definisi baku terkait Negara Islam dan Negara Kafir.

Al Qur’an dan Hadits Nabi tidak Menegaskan Konsep Negara

Dalam tatanan hukum islam dikenal istilah Nash Sharih. Nash Sharih adalah sebuah Ketetapan Absolut atau ketetapan yang gamblang yang tidak multi tafsir. sebuah ketetetapan yang menutup peluang munculnya perbedaan pandangan antar ulama.

Sementara untuk persoalan hukum yang tidak ada Nash Sharihnya, maka perbedaan pandangan antar ulama merupakan sebuah keniscayaan.

Perbedaan itu muncul disebabkan antara ulama satu dan ulama lainnya memiliki metode Istinbathul Hukmi (pengambilan kesimpulan hukum) yang berbeda.

Tidak ditemukannya Nash Sharih terkait konsep negara merupakan salah satu contoh nyata bagaimana kemudian para ulama akhirnya berbeda paham tentang konsep negara itu sendiri.

Dalam hal Konsep Negara, ada baiknya kita mengutip pandangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang menyatakan:

.مسألة التفريق بين الدور لم يرد فيها نص صارح من كتاب او سنة او اجماع، وانما هى وضع الفقهاء فى عصر التدوي

Pemasalahan terkait istilah duar (pembagian negara) tidaklah muncul Nash Sharih dari Al Qur’an, Hadits, maupun Ijma’ ulama, hal itu lebih merupakan konsep yang dibuat oleh para Ulama fiqih di masa kodifikasi (madzhab.)

Uraian ini menegaskan bahwa disebabkan tidak ada nash sharih (ketetapan Absolut) dari sumber utama hukum Islam, hal itulah yang menjadi penyebab utama munculnya perbedaan konsep dan definisi antar ulama tidak bisa dihindarkan.

Pandangan Imam Besar Al Azhar tentang Pembagian Negara Islam dan Kafir

Sementara Imam Besar Al Azhar Mesir, Syech Ahmed El Thayyeb dalam sebuah wawancara di Stasiun Televisi Nasional Mesir yang di upoad akun resmi Youtube Al Azhar al Syareef menguraikan pandangan bahwa munculnya istilah Negara Islam dan Negara Kafir dalam kitab-kitab Fiqih klasik harus dipahami dari akar permasalahannya.

Akar permasalahan yang dimaksud beliau adalah bahwa Fiqih Islam memiliki kecenderungan dua kutub yang lazim disebut Fiqh Nash  (hukum fiqih yang ketentuannya dijelaskan secara eksplisit oleh Al-Qur’an maupun Hadits) dan Fiqh Waqi’ (hukum fiqih yang sangat terkait dengan fenomena pada masanya, tanpa ada Nash eksplisit baik dari Al-Qur’an maupun Hadits,) Fiqh waqi’ cenderung mengikuti konteks dimana sebuah produk hukum lahir.

Menurut Imam Besar Al Azhar tersebut, konsep darul islam dan darul kufr itu lahir dari “rahim” Fiqh Al waqi’i, dan sebagaimana lazimnya fiqh Al waqi’i memiliki karakter periodik, berbeda dengan Fiqh Al Nash yang berkarakter Absolut.

Lebih Jauh Syech Ahmed El Thayyeb menegaskan bahwa konsep pembagian negara dalam fikih klasik islam memiliki kecenderungan mengadaptasi konsep pembagian negara yang dilakukan oleh Bangsa Romawi pada saat itu, sehingga konsep Negara Islam dan Negara kafir sangat tidak relevan pada hari ini.[2]

Pandangan Ulama tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia

menentukan suatu negara sebagai آegara Islam atau Kafir berdasarkan ketentuan fiqih islam tentu juga bagian dari sesuatu yang debatable.

Sayyid Abdurrahman bin Muhamad salah satu ulama asal Hadromaut yaman bahkan secara tegas menyebutkan bahwa Betawi (Indoensia) adalah negara Islam walaupun belum dapat menerapkan aturan-aturan Islam (fiqih) secara utuh.

Dalam kitab Bughyatul Musytarsyidin nya beliau menegaskan:

3. كل محل قدر مسلم ساكن به على الامتناع من الحربيين في زمن من الأزمان يصير دار إسلام

Maka penyematan istilah Negara Kafir terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan kekeliruan yang fatal.

Wallahu a’lam

Baca juga: Ilmu Agama Benteng dari Tindakan Radikal dan Teroris


[1] . Kasyfusyubuhaat; Muhammad bin Abdul Wahhab; 38, Daar El Aeman

[2] https://www.youtube.com/watch?v=q9CUQLp_d6g

[3] Bughytul Mustarsyidin, 315

Abdul Hadihttps://carubannusantara.or.id/
Seorang Pelajar, yang selalu berusaha belajar

Artikel Terbaru

Related articles

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

2 × 3 =