Inggris Melawan Terorisme

Whatsapp Pinterest LinkedIn Tumblr +

Beberapa negara di belahan dunia tidak luput dari aksi kelompok teroris, pada tahun 2017 di inggris telah terjadi serangkaian terror seperti Serangan di Jembatan Westminster, Bom di Manchester, Van Tabrak Jemaah Dekat Masjid di London, Bom di Stasiun Bawah Tanah London dan disusul aksi-aksi terror di tahun-tahun berikutnya.

Atas kejadian-kejadian tersebut kemudian inggris melakukan upaya serius dalam penanggulangan tindakan teroris. Perdana Menteri Britania Raya Theresa May menyebutkan empat area yang menurutnya perlu mengalami perubahan kebijakan.

Pertama adalah perang melawan “ideologi jahat” yang mengilhami serangan berulang-ulang, yang dia sebut sebagai penyimpangan kebenaran, dengan solusi intervensi militer dan penanaman nilai-nilai kemajemukan di Inggris.

Kedua, peraturan baru diperlukan untuk mengurangi ruang yang tersedia bagi para ekstremis secara daring, yang artinya mencapai kesepakatan internasional untuk pengaturan ketat dunia maya.

Ketiga yaitu memperkuat upaya identifikasi dan membasmi ekstremisme dalam masyarakat Inggris.

Keempat adalah strategi kontra-terorisme Inggris yang disebutnya sudah kuat namun perlu ditinjau ulang sehubungan dengan ancaman yang terus berubah. Jika dibutuhkan, pemerintah juga akan memberlakukan penambahan hukuman penjara terkait tindak pidana terorisme.

baca juga: https://carubannusantara.or.id/cara-arab-saudi-memerangi-teroris

Inggris sudah memiliki perundang-undangan yang mengatur tentang tindakan teroris sejak tahun 1973 (Prevention of Terrorism Act), undang-undang anti terorisme ini kemudian diperbaharui pada tahun 2000 (Terorism Act 2000).

Menteri Dalam Negeri Inggris (kala itu), Jack Straw, menjelaskan undang-undang anti terorisme ini akan memberikan kewenangan luas untuk mengambil tindakan keras atas kelompok manapun yang mengunakan Inggris sebagai pangkalan untuk terorisme berskala internasional di antaranya mengenai koordinasi antar lembaga, peran tentara, dan deradikalisasi.

Selain itu di inggris koordinasi antar Lembaga dalam penanggulangan terorisme berjalan cukup baik, dalam hal koordinasi penanggulangan terorisme dibedakan menjadi penanganan terorisme dalam negeri dan luar negeri, penanganan di dalam negeri diambil alih oleh Kementerian Dalam Negeri, sementara terorisme antarnegara dipegang oleh Perdana Menteri.

Dalam konteks keterlibatan tentara, Inggris menjadikan tentara sebagai lembaga yang diperbantukan bagi kepolisian dalam menangani terorisme. Peranya berdasarkan pada dua hal, pertama berdasarkan pada peristiwa terosime itu sendiri dan yang kedua atas permintaan dari pihak kepolisian, bisa dikatakan bahwa peran tantara dalam penanganan terorisme bersifat kondisioanal.

Klasifikasi besaran dampak terorisme di Inggris dilakukan oleh MI6 (semacam BNPT) dengan Perdana Menteri. MI6 menggunakan kode warna tertentu sebagai penentu untuk setiap peristiwa teroris yang terjadi. Kategorisasi itu dijadikan acuan untuk pelibatan tentara dalam penindakan, yang ditandai dengan warna hitam, merah, kuning, hijau atau semakin warnanya gelap itu semakin luas, potensi dilibatkannya tentara semakin besar.

Dalam menangani terduga teroris, Inggris memberi tengat waktu selama 14 hari bagi kepolisian untuk melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga keras sebagai teroris. Namun, dalam prosesnya, pihak terkait harus memiliki izin dari pengadilan.

baca juga: https://carubannusantara.or.id/yordania-dalam-perang-melawan-terorisme

Share.

Leave A Reply

18 − fourteen =