Khilafah dalam Pandangan beberapa Ulama Salaf

Whatsapp Pinterest LinkedIn Tumblr +

Perlu diketahui bahwa sebenarnya berbicara soal khilafah adalah tentang konsep suatu negara. Jargon tersebut mulai dikampanyekan oleh gerakan Islam Internasional Hizbut Tahrir yang didirikan oleh Taqiyyudin an-Nabhani. Gerakan tersebut pada intinya ingin mendirikan sebuah negara (yang menurut kelompok mereka adalah negara Islam).

Pertanyaannya adalah bentuk manakah yang akan mereka contoh dalam mendirikan negara Islam tersebut? Dalam sejarqh perjalanan Islam sampai pada saat sekarang ini, paling tidak telah mengalami beberapa konsep negara yang berbeda. Bahkan dalam satu daulah (misalnya daulah Abbasiyah) pun terjadi perbedaan dalam pengaturan hukum di dalamnya.

Oleh karena itu, para ulama bersepakat (ijma’) tentang kewajiban mengangkat pemimpin, namun tidak ada kewajiban untuk menerapkan suatu sistem atau bentuk pemerintahan tertentu. Dengan adanya pemimpin tersebut, konflik horizontal dan kekacauan masyarakat dapat dihindari, ketertiban dapat ditegakkan, dan kemaslahatan duniawi serta ukhrawi bisa terpelihara. Hal tersebut dinyatakan oleh Abu Abdillah Muhammad al-Qal’i as-Syafi’i:

اَجْمَعَتِ الأُمَّةُ قَاطِبَةً إِلاَّ مَنْ لاَ يُعْتَدُّ بِجِلاَفِهِ عَلَى وُجُوْبِ نَصْبِ الْإِمَامِ عَلَى الْإِطْلاَقِ وَإِنِ اجْتَلَفُوْا فِي اَوْصَافِهِ وَشَرَائِطِهِ

“Seluruh umat Islam, kecuali beberapa kelompok sempalan sepakat kewajiban mendirikan negara secara mutlak, meski mereka berbeda pendapat tentang sifat-sifat dan syarat-syaratnya.”

Dari pembicaraan di atas, mendirikan negara bukan berkaitan dengan akidah seorang muslim. Negara lebih berkaitan dengan keberlangsungan kehidupan beragama di dalamnya sehingga negara merupakan bagian dari furu’ al-din (cabang agama). Hal ini membantah argumen beberapa tokoh Hizbut Tahrir bahwa negara yang tidak menggunakan hukum Islam (versi mereka) maka negara tersebut merupakan negara Thaghut.

Imam Haramain menjelaskan bahwa konsep negara merupakan persoalan yang kebenarannya bersifat dugaan (dzanni) bukan sesuatu hal yang pasti (qath’i). Keterangan tersebut dapat dilihat dalam karangan beliau Ghiyats al-Umam sebagai berikut:

وَلَيْسَتِ الْإِمَامَةُ مِنْ قَوَاعِدِ العَقَائِدِ بَلْ هِيَ وِلاَيَةٌ تَامَّةٌ عَامَّةٌ وَمُعْظَمُ الْقَوْلِ فِي الْوُلاَةِ وَالْوِلاَيَاتِ الْعَامَّةِ وَالْخَاصّضةِ مَظْنُوْنَةٌ فِي التَّأَخِّي وَالتَّحَرِّي

“Isu kepemimpinan (imamah) bukanlah bagian dari prinsip-prinsip akidah. Kepemimpinan adalah kekuasaan yang sempurna. Dan mayoritas pembicaraan seputar isu pemimpin dan kepemimpinan hanya mencapai taraf dugaan (dzanni) saja dalam ruang penelitian dan penyelidikan.”

وَمُعْظَمُ مَسَائِلِ الْإِمَامَةِ عَرِيَّةٌ عَنْ مَسْلَكِ الْقَطْعِ خَلِيَّةٌ عَنْ مَدَارِكِ الْيَقِيْنِ

“Hampir seluruh persoalan kepemimpinan jauh dari hukum yang pasti (qath’i) dan argumen yang sampai taraf yakin.”

Konsep negara yang bersifat dzanni di atas tentu dengan pertimbangan alasan yang jelas. Di dalam Al-Qur’an maupun Hadits Nabi Muhammad Saw. tidak tersedia penjelasan yang terperinci dari sebuah konsep negara. Dalam studi ulumul qur’an dalil-dalil yang sering digunakan sebagai dasar untuk berdirinya suatu negara merupakan dalil-dalil yang bersifat mutasyabihat. Sehingga pendapat para ulama banyak sekali ragamnya dalam memaknai dalil tersebut sesuai dengan zaman yang dihadapinya.

وَلاَ مَطْمَعَ فِي وُجْدَانِ نَصٍّ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى فِي تَفَاصِيْلِ الْإِمَامَةِ، وَالْخَبَرُ الْمُتَوَاتِرُ مُعْوِزٌ أَيْضًا

“Tidak akan ditemukan dalam nash Al-Qur’an yang menjelaskan secara rinci soal isu pemerintahan, Hadits mutawatir juga mengalami kekosongan penjelasan tentang hal ini.”

Oleh karena itu, setiap masing-masing negara (bahkan negara Islam pun) mempunyai konsep negara yang berbeda. Sebagai contoh Arab Saudi menggunakan konsep kerajaan, sedangkan Mesir dengan konsep Republik. Hal tersebut sah-sah saja selagi memberikan ruang gerak bagi kehidupan beragama dan bermasyarakat. Bahkan musyawarah adalah prinsip yang harus dijunjung tinggi dalam menentukan segala kebijakan. Demikianlah yang diungkapkan pakar fikih kontemporer Syekh Wahbah Zuhaili dalam kitabnya Qadlaya al-Fiqh wa al-Fikr al-Mu’ashir:

لاَ يُشْتَرَطُ اَنْ يَكُوْنَ نِظَامُ الْحُكْمِ الْإِسْلاَمِيِّ قَائِمًا عَلَى أَسَاسِ الْخِلاَفَةِ اَوْ عَلَى غَيْرِ اَسَاسِ الَخِلاَفَةِ كَالأَنْظِمَةِ الْجُمْهُوْرِيَّةِ شَرِيْطَتَ الْإِلْتِزَامِ بِرِعَايَةِ شُؤُوْنِ الدِّيْنِ وَالدُّنْيَا ، لِأَنَّ الْمُهِمَّ هُوَ التَّقَيُّدُ بِنِظَامِ الشُّوْرَى

“Sistem pemerintahan yang Islami tidak harus berbentuk khilafah atau sistem kenegaraan yang lain seperti bentuk republik. Melainkan yang terpenting dari sistem pemerintahan tersebut mengayomi urusan-urusan agama dan duniawi. Karena yang terpenting adalah menjalankan prinsip permusyawaratan.”

Dari uraian yang singkat di atas, jelaslah bahwa tujuan dibentuknya suatu negara dengan adanya pemimpin di dalamnya adalah mengatur berlangsungnya kehidupan bermasyarakat. Dengan berjalannya urusan agama dan dunia maka kehidupan pun akan terjaga dari kerusakan. Namun tak jarang orang berbuat kerusakan atas nama agama, mereka saling bertengkar dan bahkan membunuh.

Jadi sistem khilafah tidak wajib bukan?

Wallahu a’lam

Share.

Leave A Reply

1 × five =