Khilafah Menurut Ikhwanul Muslimin (Pemikiran Hasan Al-Banna)

Whatsapp Pinterest LinkedIn Tumblr +

Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, khilafah menjadi isu krusial dan tema sentral dalam perpolitikan Islam. Sedemikian krusialnya isu tersebut membuat para sabahat menunda pemakaman Muhammad SAW untuk berkumpul di bani Tsaqifah dan bermusyawarah untuk memilih khalifah (pengganti) Muhammad SAW.

Hingga era sekarang setelah runtuhnya Khilafah Turki Utsmani tahun 1924 M, khilafah masih menjadi tema sentral bagi kalangan tokoh Islam. Salah satu tokoh tersebut adalah Hasan Al-Banna yang berusaha membangkitkan kembali Islam dengan berupaya menegakkan Khilafah Islamiyyah melalui gerakannya yang bernama Ikhwanul Muslimin.

Imam Hasan Al-Banna menilai bahwa Negara Islam harus berlandaskan pada tiga landasan kaidah pokok yang merupakan Struktur Dasar Sistem Pemerintahan Islam, tiga landasan pokok tersebut adalah:

  1. Pertanggung jawaban pemimpin terhadap Allah Subhanahu Wataala dan terhadap rakyat.
  2. Kesatuan umat Islam yang berlandaskan pada aqidah Islamiyah.
  3. Menghormati keinginan rakyat dengan melibatkan mereka dalam musyawarah, menerima usulan-usulan dan keputusan-keputusan mereka baik yang bersifat perintah (ma’ruf) maupun larangan (munkar).

Jika semua ketentuan dan syarat di atas telah terpenuhi dalam sebuah negara, di manapun dan apapun bentuk negara itu, maka negara tersebut telah sah dinamakan dengan negara Islam, karena yang jadi pertimbangan bukanlah sebutan (formalitas) dan bentuk negara.

Imam Hasan Al-Banna telah menerangkan secara detail tiga landasan kaidah pokok sistem pemerintahan Islam tersebut yang Beliau simpulkan dari intisari pemahaman Al-Qur`an, Sunnah dan sejarah Khulafaurasyidin dan khalfah-khalifah sesudahnya seperti Umar bin Abdul ‘Aziz dan dari buku risalah “Al-Ikhwan Al-Muslimun tahta Raayat Al-Qur`an” serta dalam risalah lain juga. Beliau juga menjelaskan bahwa landasan-landasan pokok tersebut telah teraplikasikan di era kepemimpinan Khulafaurasyidin, Beliau juga mengangkat bukti-bukti yang menguatkan bagi berdirinya khilafah.

Pada hakikatnya, Islam mewajibkan kaum Muslimin untuk bersatu di bawah satu naungan kepemimpinan seorang tokoh agama atau Kepala Negara yang mempunyai kemampuan untuk membaca folosofis negara, seperti konsep Pancasila di indonesia. Sedangkan kondisi terpecahnya umat Islam di berbagai negara dan terlibat pertentangan dengan kepala negaranya masing-masing merupakan kondisi yang tidak dibolehkan dalam Islam. Hal ini tidak boleh terjadi, karena adanya perpecahan tersebut akan bisa melahirkan bibit-bibit konflik antar berbagai negara Islam dan Negara yang mempunyai makna filosofis sendiri. Penting untuk ingatan bersama, bahwa Allah Ta’ala melarang perpecahan yang akan berakibat pada kegagalan untuk mewujudkan persatuan di bawah perbedaan dan menjunjung tinggi kebangkitan Negara dalam kebersamaan.

Share.

Leave A Reply

three × 4 =