Mengapa Radikalisme Tidak Populis?

Radikalisme adalah salah satu dari subyek yang menjadi persoalan kebangsaan kita. Sebab, ini merupakan suatu paham yang menjadi bom waktu. Bisa saja terjadi kapanpun dan dimanapun. Peristiwa di Sigi beberapa waktu lalu, contohnya.
 
Secara etimologi, istilah radikalisme berasal dari bahasa Latin, yaitu radix yang artinya akar, sumber atau asal mula. Istilah radikal memiliki arti ekstrem, menyeluruh fanatik, revolusioner, fundamental.
 
Dalam bahasa Arab,  disebut At-Tatharruf yang berarti sesuatu yang berada di pinggir. Alias lawan kata tengah atau moderat. Sedangkan, radikalisme adalah doktrin atau praktek yang mengenut paham radikal (Widiana, 2012).
 
Dari paham tersebut, lahir suatu kelompok penekan (preasure grups) yang biasa diakrabi dengan istilah teroris. Mereka acap melakukan aksi-aksi kejahatan yang mengancam keselamatan dan nyawa masyarakat.
 
Jadi, teroris dan radikalisme adalah suatu pertalian yang tak bisa dipisahkan. Teroris adalah subyek dari radikalisme itu sendiri.
 
Dan kesigapan Negara untuk hadir dalam pemberantasan radikalisme kita perlu apresiasi. Misal, penembakan dua warga yang diduga jaringan teroris Jamaah Ansharut Daulah (JAD) di Makassar, beberapa hari lalu.
 
 
Dari Kompas.com, Kapolda Sulsel Irjen Pol Merdisyam mengatakan,  keduanya ditembak karena melawan petugas menggunakan parang dan senapan angin PCP.
 
Terkait itu, seyogyanya masih banyak pendekatan yang perlu dilakukan oleh Negara, dan kita semua sebagai warga negara. Sebagai suatu paham pemikiran, perlu upaya deradikalisasi lain, disamping pendekatan keamanan.
 
Saya berkeyakinan, radikalisme tak semata doktrin kekerasan yang dipaparkan pada pengikutnya. Tapi, ada motif lain yang menjadi pondasi untuk menguatkan keyakinan mereka. Bisa saja, soal kesenjangan ekonomi, sosial, dan politik. Sebagai sebuah paham, maka aksi teror dapat diterjemahkan sebagai tekanan yang menghendaki perubahan sistem secara revolusioner.
 
Ada perasaan teralienasi, dan terpinggirkan dari kehadiran Negara dibenak penganut radikalisme. Dan, menemukan agama sebagai suatu ‘jembatan’ pemahamannya.
 
Menjadi soal, mengapa radikalisme di tanah air lekat dengan agama terutama Islam?
 
Menurut Hikam (2016), dikarenakan penduduk Indonesia adalah mayoritas beragama Islam dan mengikuti berbagai aliran pemikiran (schools of thought) serta memiliki budaya yang majemuk. Oleh karena itu hal ini berpotensi untuk dieksploitasi dan dimanipulasi oleh kelompok radikal.
 
Dilain sisi, problem dalam kehidupan politik yang masih mengganjal adalah belum terwujudnya check and balance sebagaimana yang dikehendaki oleh konstitusi, terutama dalam rangka sistem pemerintahan Presidensil. Hal ini berakibat serius bagi pemerintah yang selalu mendapat intervensi partai politik di Parlemen sehingga upaya pemulihan kehidupan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat terganggu.
 
Ketidakseimbangan antara harapan rakyat pemilih dengan kinerja pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menciptakan ketidakpercayaan publik yang tinggi. Hal ini membuka peluang bagi upaya distabilisasi politik melalui berbagai cara dan saluran termasuk media massa dan kelompok penekan (preasure grups).
 
Yang perlu kita syukuri, dibalik kewaspadaan kita, radikalisme malah tidak tumbuh populis ditengah-tengah masyarakat. Artinya, kehadiran paham ini memiliki daya tolak yang besar.
 
Aksi-aksi teror yang mereka lakukan tidak mewakili kepentingan masyarakat untuk menentang Negara. Justru menebar ketakutan dan rasa tidak simpatik. Karena, mayoritas masyarakat Indonesia masih toleran dan menghendaki perdamaian dalam kehidupan bernegara. Kementrian Agama (Kemenag) menyebutkan, pada 2019, indeks kerukunan umat beragama cukup tinggi yakni 73,83.
 
Daya tolak tersebut menjadi potensi besar untuk melawan arus radikalisme. Kita masih memiliki banyak harapan untuk hidup berdampingan dengan damai dan rukun di hari esok dan seterusnya.

Artikel Terbaru

Related articles

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

sixteen + fifteen =