Pengertian Khilafah Versi Hizbut Tahrir Indonesia

Hizbut Tahrir masuk ke Indonesia pada tahun 1983 oleh seorang aktivis HT dari Yordania bernama Abdurrahman Al-Baghdadi. Hizbut Tahrir bukanlah sebuah organisasi masyarakat, Lembaga ilmiyah atau juga lembaga pendidikan, HT lahir sebagai partai politik berideologi Islam dengan sebuah misi yaitu mendirikan sistem khilafah yang menegakkan hukum-hukum Allah dalam realitas kehidupan tanpa mengenal batas geografis dan teritorial.

Khilafah dalam Kamus Hizbut Tahrir

Sang pendiri Taqiyuddin An-Nabhani mengartikan khilafah sebagai sebuah sistem yang disebutkan dalam Al-Qur’an untuk mengatur berjalannya kehidupan di muka bumi tanpa mengenal batas wilayah. Dari paham ini kemudian cita-cita pendirian khilafah muncul, karena mereka menganggap sistem pemerintahan sekarang ini merupakan sistem yang salah dan kurang sesuai dengan syari’at Islam.

Menurut keyakinan HT, hukum Islam mustahil untuk bisa diterapkan dengan sempurna kecuali dengan adanya khilafah (negara Islam) yang dipimpin oleh seorang khalifah yang akan menerapkan Islam kepada umat Muslim. Khalifah dibai’at untuk didengar dan ditaati perintahnya atas dasar al-Qur’an dan al-Sunnah. Mengembalikan kehidupan Islam dan menyatukan identitas-identitas Islam nasional dan lokal yang berserak di seluruh dunia di bawah otoritas tunggal Khilafah Islamiyah merupakan tujuan berdirinya HT.

Awal berdirinya HT oleh An-Nabhani juga didasari atas kekecewaanya karena melihat imperium Turki Utsmani runtuh. Menurutnya ini sebuah kemunduran. Kemudian ia mendirikan Hizbut Tahrir yang bertujuan untuk mengembalikan umat muslim ke ­darul islam. Dengan artian, seluruh urusan kehidupan diatur dan dijalankan menggunakan perundang-undangan syari’at dalam naungan Negara islam. Sebuah negara yang dipimpin oleh seorang khalifah yang dibai’at untuk menerapkan hukum berdasarkan Al-Qur’an dan Sunnah (Pengajaran Nabi). Sebuah pandangan yang sangat sempit untuk memaknai khilafah dan penerapan hukum-hukum syari’at, jika disandingkan pada pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah maupun ormas islam lainnya. Dan bahkan dari cita-cita tersebut, HTI menjadi salah satu antitesis ideologis yang siap menandingi, bahkan mengganti, posisi konsep negara-bangsa (NKRI) yang sudah dianggap final di Indonesia.

Hukum Syari’at Dalam Kebhinekaan

Dalam pandangan ulama NU dan Muhammadiyah, hukum-hukum yang termaktub dalam Al-Qur’an dan Sunnah nabi tidaklah sempit seperti yang diwacanakan oleh HT, para ulama NU dan Muhammadiyah beranggapan bahwa sistem atau hukum apa saja, asal tidak bertentangan dengan syari’at dan mengandung kemaslahatan umat, maka hukum tersebut bisa dikatakan syar’i. Baik dikemas dalam perundang-undangan sendiri ataupun kebijakan dari seorang pemimpin/raja.

Bukan tanpa alasan, para ulama dan kyai khususnya mereka yang ikut berjuang untuk indonesia, telah menyepakati konsensus bersama yaitu UUD 1945 dan Pancasila sebagai dasar negara, mereka mempelajari dan mendalami pemahaman ilmu agama baik dari segi ilmu Al-Qur’an dan Hadist (Tafsir, Ilmu Tafsir, Tajwid, Nahwu, Shorof, Balaghoh, Mantiq, Ushul Fiqh, Mushtolahal Hadist dan lainnya). Hasilnya adalah pemahaman yang luas dalam ber-istidlal (mengambil pemahaman dalil) dan ijtihad dari sumber semua hukum yaitu Al-Qur’an dan Hadist.

Para kyai sangat memahami penerimaan terhadap al-Qur’an dalam bentuk pemahaman terhadap isi kandungan al-Qur’an dengan melakukan penerjemahan dan penafsiran terhadap ayat-ayat al-Qur’an atau biasa disebut hermeneutis. Dan juga resepsi sosial-budaya yang mengandung makna bagaimana al-Qur’an hidup di dalam kehidupan sosial masyarakat. Kemudian resepsi estetis yang mempelajari kutipan dan teks al-Qur’an yang dituangkan dalam bentuk keindahan karya seni dan sastra.

Latest articles

Related articles

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

three × 5 =