Peran Lembaga Pendidikan dalam Deradikalisasi

Whatsapp Pinterest LinkedIn Tumblr +

Indonesia ternyata masih menjadi negara tujuan teroris untuk melancarkan aksinya, dan aksi-aksi teror ini tidak akan berhenti apabila semua elemen bangsa tidak pernah mau memulai dari mana akar pertumbuhan teroris di Indonesia, dan lembaga pendidikan merupakan salah satu lembaga yang diharapkan mampu dalam melakukan proses deradikalisasi.

Aksi teror bukanlah sesuatu aksi yang terjadi begitu saja, akan tetapi aksi teror merupakan satu tahapan dari tahapan-tahapan sebelumnya. Hasil kajian dari Caruban Nusantara bahwa aksi teror bermula dari sikap intoleran yang berlanjut ke sikap radikal dan setelah itu barulah dia akan melakukan tindakan teror.

Intoleran-Radikal dan Teror merupakan 3 tahapan yang harus benar-benar diwaspadai dan diputus mata rantai dari ketiga tahapan tersebut. Dalam hal ini lembaga pendidikan merupakan salah satu lembaga yang bisa menjadi pemutus atau bahkan pembangkit sikap-sikap tersebut.

baca juga: https://carubannusantara.or.id/ilmu-agama-benteng-dari-tindakan-radikal-dan-teroris

Beberapa minggu yang lalu kita dikagetkan oleh adanya surat edaran dari salah satu dinas pendidikan daerah yang berisikan anjuran kepada siswa untuk membaca salah satu buku yang ditulis oleh orang yang terindikasi dengan salah satu ormas yang dilarang di Indonesia dan ini merupkan salah satu bagian yang bisa menjadikan lembagai pendidikan sebagai pembangkit sikap terorisme.

Disinilah pengetahuan akan terorisme, radikalisme dan Intoleran mesti dimiliki oleh setiap pemangku kebijakan didalam dunia pendidikan sehingga tidak hanya menuntut guru yang berada di garda terdepan dalam memberikan pehaman terhadap siswa di setiap lembaga pendidikan, agar lembaga pendidikan mampu menjadi lembaga penangkal paham terorisme.

Walaupun di satu sisi ada kondisi nyata yang cukup mengkhawatirkan, di sisi lain pendidikan harus tetap menjadi wahana agar berbagai nilai dapat didiskusikan secara terbuka.

Kampanye toleransi yang dilakukan oleh pemerintah akhir-akhir ini diharapkan dapat menjangkau lembaga-lembaga pendidikan di tanah air melalui Kemendikbud, Kemenag, dan Kemenristekdikti.

Sekolah harus dibekali kerangka kerja dan program untuk menumbuhkan sikap moderat dan toleransi. Imbauan dari Kemendikbud agar pihak sekolah berperan aktif dalam melawan bahaya terorisme dan terus melakukan deradikalisasi untuk setiap jenjang apabila ada lembaga-lembaga pendidikan yang terpengaruh atau terindikasi.

Contoh imbauan tersebut, yaitu para guru dan kepala sekolah diharapkan dapat mengajak siswa untuk melakukan beberapa hal, seperti:

  1. Menyediakan waktu bicara pada siswa tentang kejahatan terorisme. Siswa menjadikan guru tempat mencari informasi dan pemahaman tentang apa yang sedang terjadi.
  2. Membahas secara singkat apa yang sedang terjadi, meliputi fakta-fakta yang telah terverifikasi. Jangan membuka ruang terhadap rumor, isu, dan spekulasi.
  3. Memberi kesempatan siswa untuk mengungkapkan perasaannya tentang tragedi/kejahatan yang terjadi. Nyatakan dengan jelas rasa duka kita terhadap para korban dan keluarganya.
  4. Mengarahkan rasa kemarahan pada sasaran yang tepat, yaitu pada pelaku kejahatan, bukan pada identitas golongan tertentu yang didasari pada prasangka.
  5. Mengarahkan untuk kembali pada rutinitas normal. Terorisme akan sukses apabila mereka berhasil memengaruhi kehidupan sehari-hari dan kehidupan kebangsaan kita.
  6. Mengajak siswa berpikir positif. Ingatkan bahwa negara kita telah melalui banyak tragedi dan masalah dengan tegar, gotong royong, semangat persatuan, dan saling menjaga.
  7. Mengajak siswa berdiskusi dan mengapresiasi kerja para polisi, TNI, petugas kesehatan yang telah melindungi, melayani, dan membantu kita di masa tragedi. Diskusikanlah lebih banyak tentang sisi kesiapan dan keberanian mereka daripada sisi kejahatan pelaku teror.

(https://berkas.dpr.go.id)

Selain itu, Dinas Pendidikan dan Kantor Wilayah Kemenag di daerah juga harus mampu mengidentifikasi sekolah-sekolah yang rentan terhadap radikalisme dan melakukan langkah persuasif untuk mencegah menyebarnya radikalisme di sekolah tersebut.

Di tingkat pendidikan tinggi, pemerintah dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi untuk melakukan riset radikalisme di dunia pendidikan guna mengantisipasi radikalisme di ranah kampus. Tidak ada ruang yang benar-benar steril dari radikalisme, termasuk pendidikan tinggi.

Beberapa kasus membuktikan para pelaku radikal berasal dari golongan ekonomi mampu dan berpendidikan cukup, bahkan beberapa di antaranya sudah bergelar doktor. Riset kampus terhadap radikalisme dapat memberi masukan kepada pemerintah mengenai tren radikalisme, termasuk cara mengatasinya.

Di beberapa daerah, radikalisme memiliki karakter spesifik dan perlu dipelajari serta diantisipasi dengan cara yang spesifik dan fundamental. Semakin banyak referensi riset kampus yang dimiliki, maka dapat lebih efektif serta efisien membendung tumbuhnya radikalisme.

baca juga: https://carubannusantara.or.id/peran-pondok-pesantren-dalam-radikalisasi

Dalam konteks ini, pendidikan menjadi proses pengembangan cara berpikir kritis, ajang yang mendorong pertukaran ide dan cara pandang yang berbeda secara aman. Lembaga pendidikan menjadi tempat untuk menyemai ide-ide inklusif, penghargaan dan kemampuan untuk merespons perbedaan, serta penguatan terhadap nilai-nilai kebangsaan dan toleransi, terutama sejak tingkat dasar.

Lembaga pendidikan bukan sebagai tempat untuk memupuk stigma, kecurigaan, atau membangun ketakutan atas mereka yang berbeda. Lembaga pendidikan juga merupakan laboratorium, tempat para peserta didik bereksperimen dengan perbedaan, berlatih empati, menguji interaksi dengan sejawat dan otoritas lembaga pendidikan.

Dengan demikian, lembaga pendidikan harus mampu melatih dan menghadirkan pengalaman hidup bermasyarakat yang lebih kompleks, sekaligus membekali peserta didik dengan berbagai keterampilan sosial dan keterampilan hidup yang relevan, sehingga proses pencegahan ataupun deradikalisasi bisa terlaksana dengan baik.

Share.

Leave A Reply

12 + 16 =