Deradikaslisasi di Indonesia. Sejauh Mana?

Kehidupan umat beragama di Indonesia sekarang ini tengah mengalami masa-masa yang cukup berat, dimana makin maraknya gerakan dan kasus-kasus kekerasan yang mengatasnamakan agama. Kekerasan yang berbasis agama atau radikalisme telah banyak menimbulkan korban nyawa sia-sia dan rusaknya bangunan fisik. Akan tetapi yang lebih memilukan lagi adalah makin renggangya serta pecahnya hubungan sosial antar anak bangsa dan tergerusnya modal sosial berupa kepercayaan (trust) antara satu dengan yang lain akibat tindakan kekerasan tersebut.

Meskipun pemerintah sudah menerbitkan berbagai macam peraturan dan regulasi yang mengatur tata kehidupan beragama agar terjadi harmonisasi kemanusiaan sejati, namun sepertinya radikalisme atas nama agama belum berhenti, justru sebaliknya kian hari kian bertambah dengan berbagai bentuk, baik itu penganiyaan, pembakaran, perobohan tempat ibadah, penodaan ajaran dan keyakinan agama, serta penghinaan terhadap keyakinan agama atau pemahaman ajaran orang lain.

Pertanyaannya kemudian, mengapa kesuksesan program deradikalisasi di Indonesia cenderung kesuksesan yang semu untuk saat ini? Cenderung tidak realistis? Cenderung tumpang tindih dengan proses penanganan (penanggulangan) terorisme yang lain?

Pertanyaan-pertanyaan di atas, jika diperas menjadi sebuah pertanyaan saja, maka akan menjadi sebuah pertanyaan, apakah program deradikalisasi yang dicanangkan pemerintah Indonesia dan klaim atas kesuksesannya itu sudah cukup realistis? Sehingga kemudian dapat dianggap cukup untuk dijadikan patokan untuk mengukur kesuksesan dalam mencegah aktivitas yang terkait terorisme di Indonesia?

Rasanya tidak terlalu salah jika kita berpandangan bahwa program deradikalisasi oleh pihak pemerintah Indonesia masih dirasa kurang tepat sasaran. Aktivitas-aktivitas perorangan dan kelompok yang masih mengindikasikan adanya intoleran, radikalisme dan terorisme masih banyak terlihat.

Makanya, dalam kontek ini diperlukan sebuah ihtiar deradikalisasi yang lebih terstruktur oleh pemerintah. penanganan yang santun dan penuh dengan nilai-nilai budaya ketimuran yakni melalui internalisasi nilai-nilai dan budaya santun pada masyarakat melalui desain kurikulum, masih perlu dikedepankan.

Salah satu strateginya adalah melalui pondok pesantren yang bisa menangkal gerakan radikalisme melalui alumninya. Misalnya dengan menyelenggarakan Da’i Hijrah (dakwah keliling). Diyakini bahwa Internalisasi nilai-nilai multukulturalisme-inklusivisme akan dapat mudah dilaksanakan melalui menghijrahkan santri senior dan alumni pesantren untuk terjun ke masyarakat, berbaur dengan masyarakat. Dengan begitu, akan tercipta nilai-nilai inklusi, bukan sebaliknya eksklusif yang nyata-nyata tidak diharapkan oleh Islam. Islam harus didakwahkan senantiasa mengajarkan nilai rahmatan lil alamain, penuh dialog dan mengedepankan nilai-nilai humanis.

Latest articles

Related articles

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

2 × 1 =