Peran Negara dalam Pencegahan Radikalisme

Whatsapp Pinterest LinkedIn Tumblr +

Terorisme adalah hal nyata yang ada dalam tubuh masyarakat, paham ini merupakan tahap akhir dari sebuah penyimpangan pemahaman, karena pada fase ini kesadaran humanis dalam diri seseorang akan terkubur dalam, siapapun yang mereka anggap salah maka pantas untuk dibunuh.

Ini adalah sebuah paham yang akan mengganggu keamanan nasional, dan tentu hal ini juga bukan merupakan sesuatu yang Nampak.

Karena penyimpangan pola pikir (ideologis) terkadang tidak begitu jelas di ekspresikan dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut merupakan bukti nyata, para pelaku teror yang melakukan bom bunuh diri kebanyakan dikenal sebagai orang yang ramah dan sering beribadah dalam kehidupan sehari-harinya, tetapi kemudian secara mengejutkan pemikiran tersebut bergeser menjadi tindakan yang menyalahi norma.

Deradikalisasi

Deradikalisasi adalah hal yang sangat penting dilakukan untuk mencegah tumbuh dan menyebarnya paham radikal di tengah masyarakat dengan memberikan cara pandang yang benar terhadap sesuatu, wawasan keagamaan dan juga wawasan kebangsaan  yang luas.

Hal tersebut merupakan upaya untuk membangun kesadaran humanis dan keutuhan berpikir masyarakat terkhusus untuk para pelaku teror.

Munculnya deradikalisasi berawal dari kajian para pengamat dan peneliti terorisme yang mengatakan bahwa terorisme beranjak dari radikalisme. Jika dianalogikan, mencegah paham radikal sama saja dengan merobohkan jembatan penghubung.

Cara tersebut dikategorikan sebagai cara preventif untuk memotong alur Gerakan terorisme. Dalam pelaksanaanya deradikalisasi melibatkan semua pihak baik dari pemerintahan, aparat, ormas, tokoh masyarakat dan juga masyarakat itu sendiri. Lalu dimana peran negara dalam deradikalisasi?

Peran Negara dalam Deradikalisasi

Banyaknya peristiwa teror seperti bom dan lainnya dari tahun 2000 sampai sekarang merupakan bukti berkembangnya terorisme di Indonesia. Negara yang notabene berkewajiban melindungi dan mensejahterahkan penduduk didalamnya, harus mengambil tindakan cepat untuk menangani hal tersebut.

Dalam memerangi terorisme tentu juga harus mempertimbangkan hukum, sosial, dan budaya bangsa karena bila tidak justru akan menciptakan kondisi yang kontra produktif. Oleh karena itu, strategi mengatasi terorisme akan berbeda antarnegara.

Di Indonesia sendiri upaya deradikalisasi dilakukan oleh pemerintah dengan beberapa cara. Seperti yang ditulis dalam laman website resmi kemlu dan beberapa sumber lainnya, bahwa Indonesia telah melakukan beberapa upaya perihal penanggulangan terorisme diantaranya:

  • Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penanggulangan Terorisme dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
  • Penetapan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pelindungan terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan
  • Indonesia melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme telah meluncurkan Blueprint Deradikalisasi serta mendirikan Pusat Deradikalisasi bagi narapidana teroris.
  • Mengokohkan kurikulum pengajaran ilmu agama dan Pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar dan menengah.
  • Melakukan identifikasi, Rehabilitasi, Reedukasi dan Resosialisasi dengan Sasaran narapidana terorisme yang berada di dalam lapas.

Disamping itu TNI, POLRI dan BIN juga lebih intensif dalam penanganan radikalisme sesuai arahan dari presiden Jokowi pada rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (12/11/2019).

Baca Juga: Hizbut Tahrir dalam Lingkaran Terorisme

Bahkan berdirinya Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) merupakan salah satu instrument negara yang digunakan untuk mengangani terorisme di Indonesia, termasuk didalamnya adalah deradikalisasi.

BNPT menyebut hingga akhir 2018 tingkat keberhasilan program deradikalisasi mencapai seratus persen. Program deradikalisasi ini sudah diikuti 800 orang; 325 mantan napi terorisme dan sisanya keluarga napi teroris. Tidak ada satupun dari 325 mantan napi teroris yang mengikuti program deradikalisasi kembali melakukan aksi teror.

Sementara jajaran kementrian lain juga memiliki strategi sendiri untuk melakukan upaya deradikalisasi. Misalnya Menteri agama seperti yang dilansir dari Indonesia.go.id – Menteri agama Fachrur Rozi mengatakan, untuk mengatasi paham-paham radikal masuk ke masyarakat, Kementerian Agama akan menyisir masjid-masjid dan memberi peringatan kepada pengurus masjid.

“Saya bilang, pengurus masjid harus orang dalam. Jadi, kalau ada penceramah yang ngomong aneh-aneh, jangan diundang lagi. Kalau diundang, kamu (pengurus masjid) yang enggak beres. Selesai. Enggak sulit-sulit itu,” ujar Menag.

Fachrul juga menyatakan, akan tegas menindak para aparatur sipil negara, pegawai BUMN, atau pegawai di lingkungan pemerintah lainnya yang terjangkit paham radikal.

Tetapi menurut beberapa pengamat terorisme, untuk meminimalisir dan mencegah jaringan terorisme di Indonesia,pemerintah perlu memperkuat keberadaan polisi masyarakat (Polmas).

Polmas juga diharapkan bisa melakukan deteksi dini dan cegah dini terhadap potensi munculnya bibit-bibit terorisme di masyarakat. Kalau setiap desa dan kelurahan kita membentuk Polmas maka jaringan terorisme bisa dideteksi secara dini.

Share.

Leave A Reply

fifteen + 3 =